TEMPO,CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bukanlah sistem ideal yang diinginkan pemerintah.
"Ada mispersepsi konsep PJJ di media dan masyarakat. Bahwa seolah-olah PJJ ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Saya ingin jelaskan bahwa PJJ bukan hal yang kita inginkan," ujar Nadiem dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 15 Juli 2020.
Kemendikbud, kata Nadiem, sejatinya menginginkan semua anak kembali ke sekolah secepat mungkin. Namun, saat ini keinginan itu sulit untuk direalisasikan lantaran terbentur perkara kesehatan lantaran pandemi yang belum berakhir.
"Jadi, PJJ bukan kebijakan yang diambil pemerintah secara sukarela, itu adalah terpaksa," ujar Nadiem. Ia mengatakan kebijakan tersebut terpaksa diambil agar anak-anak bisa mendapat pembelajaran selama wabah menyerang. "Jadi idealnya tidak PJJ. Yang kami lakukan sekarang adalah beberapa hal agar PJJ bisa efektif."
Salah satu kebijakan yang diambil Kemendikbud, kata Nadiem, adalah memberi fleksibilitas agar dana Bantuan Operasional Sekolah bisa dipergunakan untuk keperluan pendidikan jarak jauh dan keperluan lainnya. Sebab, ia menyadari biaya membeli data internet akan memberatkan orang tua selama masa pembelajaran daring tersebut.
"Dana bos bisa dipergunakan untuk pulsa data dan untuk kebutuhan protokol kesehatan bagi sekolah yang menyelenggarakan tatap muka di zona hijau. Bisa untuk beli masker, hand sanitizer dan lainnya," ujar Nadiem. Dana BOS juga bisa dipergunakan untuk membayar guru honorer lantaran restriksi batasan 50 persen untuk pembayaran guru sudah dibuka.
